Barat di Balik Dosa-Dosa Saddam

Kematian Saddam Hossein di tiang gantungan bukan berarti keadilan menyangkut dosa-dosa eks diktator Irak itu sudah sepenuhnya tegak, setidaknya di mata bangsa Iran. Bagi bangsa yang pernah menjadi korban kekejaman Saddam ini, rezim Ba’ath pimpinan Saddam tidak sendirian dalam menebar kejahatan, melainkan dibantu oleh kekuatan-kekuatan Barat, terutama AS.

Sebab itu, Kejaksaan Umum Republik Islam Iran menegaskan, sebagaimana Saddam diadili, para pendukungnya pun juga harus diadili di mahkamah, karena merekalah yang membekali rezim Ba’ath dengan senjata kimia, fasilitas perang, dan informasi militer sehingga terjadilah berbagai tragedi besar dan menimpakan kerugian jiwa dan materi yang tak terhitung jumlahnya terhadap bangsa Iran.

Dalam perang delapan tahun melawan agresi rezim Ba’ath, Iran bukan hanya menderita kerugian materi sebesar ratusan miliar USD, tetapi juga kehilangan ratusan ribu prajurit dan warga sipilnya serta pedih menyaksikan para korban cidera. Sebelum pengadilan Saddam dibentuk, pemerintah Iran sudah menuntut pengusutan terhadap semua kejahatan Saddam. Dalam rangka ini, Teheran menampung dan menyusun pengaduan para korban perang dan penderita dampak serangan bom kimia Saddam. Pengaduan ini lantas diajukan kepada para pejabat pengadilan yang berwenang di Irak.

Namun, seperti dapat diduga sebelumnya, pengaduan itu dihadang oleh upaya-upaya sabotase pasukan yang menduduki Irak. Di mata mereka, Saddam jangan sampai diseret ke pengadilan dengan berkas perang Iran-Irak karena dapat membuka belang dan aib besar AS dan negara-negara Barat lainnya. Tentang peranan Barat dalam kejahatan Saddam itu, tak sedikit media Barat sendiri mengungkap bahwa AS gencar mendukung Saddam pada tahun 1980-an, dan bahwa fakta ini menjadi masalah besar bagi pasukan pendudukan jika Saddam diadili secara transparan dan komprehensif.

Dukungan AS kepada antagonisme Saddam terlihat antara lain dalam peristiwa kunjungan Donald Rumfeld selaku utusan khusus presiden AS saat itu ke Baghdad. Dua kali dia datang ke Istana Saddam; pertama pada Desember 1983, dan kedua pada 24 Maret 1984, yaitu tepat ketika PBB untuk pertama kalinya mengkonfirmasikan rezim Saddam sebagai pihak agresor. Lima hari setelah kunjungan Rumsfeld, Harian New York Times melaporkan bahwa para diplomat AS puas terhadap Irak, puas menyaksikan balatentara Saddam mengganyang Iran, negara Republik Islam yang belum lama berdiri pasca revolusi pimpinan Imam Khomaini.

Dengan fakta-fakta ini, jelas bahwa jatuhnya Saddam akibat invasi militer AS tidak dapat menutupi andil Washington dalam aksi-aksi kriminal Saddam. Dan untuk membongkar fakta-fakta kejahatan AS itu, Iran berusaha menempuh koridor hukum agar semua dimensi kejahatan Saddam jelas di mata dunia dan sejarah.