Bom Hillah

Teror dahsyat kembali menerjang Irak dan menjatuhkan korban dalam jumlah besar. Selasa 6 Maret dua bom bunuh diri meledak di kota Hillah dan menewaskan lebih dari 100 orang serta melukai sekitar 60 orang lainnya. Para korban adalah warga Syiah yang sedang bergerak menuju Karbala untuk memperingati arba’in Husaini, yaitu 40 hari syahadah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Sekjen PBB Ban Ki-moon ikut mengutuk teror bom itu dan menyebutnya sebagai aksi bejat yang bertujuan menyulut pertikaian bernuansa mazhab di Irak. Dia meminta segenap kelompok agar bersabar dan tak terprovokasi oleh serangan itu. Sayangnya, Ban Ki-moon sama sekali tidak menyinggung tanggungjawab pasukan pendudukan yang telah menjadi sumber berbagai aksi kekerasan.

Berbeda dengan Sekjen PBB, Ketua Komisi Keamanan Parlemen Irak Hadi al-Amiri, beberapa waktu lalu justru menuduh pasukan pendudukan sebagai dalang banyak aksi teror. Tuduhan ini diperkuat oleh indikasi bahwa sejak tahun baru lalu, terutama sejak program keamanan Baghdad diterapkan, Irak diterpa gelombang teror baru.

Sejak pemerintah al-Maliki menerapkan program keamanan Baghdad, warga ibu kota Irak ini mulai merasakan adanya perubahan di bidang keamanan. Namun, karena ruang gerak para teroris di Baghdad dan sekitarnya terus menyempit, mereka memilih kawasan-kawasan lain sebagai target intensitas aksi mereka. Tujuan utama mereka sekarang ialah membentuk opini bahwa program keamanan yang dicanangkan Perdana Menteri Nouri al-Maliki itu gagal.

Bom bunuh diri yang menewaskan konvoi warga Syiah di Hillah adalah bagian dari upaya tersebut. Dan yang tak kalah krusialnya, serangan itu membidik kelompok Syiah, dan ini tentu dalam rangka memperkuat opini adanya konflik Sunnah-Syiah, yaitu opini yang sudah cukup lama dibentuk secara gencar oleh media Barat.

Dalam beberapa bulan ini, serangan teror lebih banyak menerjang warga Syiah, dan terjadi di lokasi-lokasi padat penduduk atau tempat-tempat keramain. Dua hal ini mengindikasikan adanya rencana matang untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan al-Maliki, dan ini singkron dengan sejumlah laporan bahwa pasukan pendudukan AS merancang upaya-upaya kudeta pemerintahan al-Maliki.

Yang jelas, keberadaan pasukan AS dan sekutunya di Irak sangat bergantung pada berlanjutnya kekacauan di Irak. Dalam konteks ini, kekacauan yang paling fantastis untuk mereka ialah konflik partisan. Di mata mereka, pemerintahan al-Maliki yang sulit didekte oleh AS akan bisa ditekan dengan isu konflik partisan. Hanya saja, reputasi al-Maliki hingga kini masih cukup kuat untuk terus resisten terhadap makar AS. Al-Maliki masih didukung oleh berbagai kelompok etnis, agama, dan mazhab, dan ini adalah modal utama bagi al-Maliki untuk terus memperbaiki reputasi pemerintahannya.Sumber:  IRIB Bahasa Indonesia