KONTROVERSI KEPANITIAAN OSMARU FH UNS 2007
Oleh: Yasser Arafat*

s3020004.jpgBeberapa waktu yang lalu, dalam sebuah wawancara pemberitaan LEDAK, Ketua Panitia pelaksanaan OSMARU, dalam hal ini mewakili kepanitiaan OSMARU (edisi magang/Juli/IV/2007) membuat statement mengejutkan sekaligus kontroversial. Mengejutkan karena statement ini justru muncul saat panitia sedang berusaha untuk melakukan persiapan tahap akhir pelaksanaan OSMARU. Apalagi untuk isu yang dapat digolongkan rawan dan krusial tersebut. Pengangkatan persoalan pelarangan mahasiswa eksternal untuk mengikuti kepanitiaan OSMARU yang pada prinsipnya merupakan pernyataan yang bersifat diskriminatif.

Wacana seperti ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Bila pada pemberitaan LEDAK, di sana nampaknya reporter tidak menanyakan lebih jauh mengenai organisasi eksternal kampus itu. Seharusnya reporter juga mempertanyakan organisasi eksternal itu seperti apa? Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi eksternal ketika mengandung syarat-syarat apa saja? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dapat diajukan kepada sang ketua panitia.
Terlebih lagi kalau kita cermati susunan kepanitiaan OSMARU, ternyata ada beberapa mahasiswa anggota organisasi eksternal yang masuk dalam kepanitiaan. Inilah yang lalu membuat pernyataan sang ketua panitia OSMARU terlihat bertolak belakang dengan realitas sebenarnya. Di satu sisi sang ketua panitia mengeluarkan pernyataan bahwa “haram” hukumnya mahasiswa yang menjadi anggota organisasi eksternal masuk ke dalam susunan kepanitiaan OSMARU, tetapi di sisi lain ia sendiri yang melanggar pernyataan awalnya. Lalu dimana letak kekonsistenan sang ketua panitia? Apakah dia secara sadar atau tidak ketika dia ternyata melanggar sendiri aturan yang dibuatnya –yang katanya berdasarkan yurisdiksi (apa lagi yurisdiksi itu?).
Jika memang ketua panitia telah mengeluarkan pernyataan seperti itu, sudah seharusnya ketua panitia segera mengambil langkah taktis untuk mengeluarkan mahasiswa-mahasiwa yang terkait dengan organisasi eksternal dari kepanitiaan OSMARU. Hukum dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar man! NOVUM sebagai Lembaga Pers Mahasiswa yang independen juga harus mampu menempatkan diri sebagai penggerak penegakan aturan. Jika mahasiswa itu masih saja berada dalam kepanitiaan, maka dapat kita simpulkan bahwa panitia OSMARU tidak mampu melaksanakan hukum yang mereka buat sendiri. Padahal salah satu tujuan diadakannya OSMARU adalah untuk menanamkan semangat kecintaan dan taat pada hukum dalam diri mahasiswa baru. Jika panitianya saja sudah berani melanggar hukum lalu bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang dihasilkan?
Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, pada saat ketua panitia terpilih, dia masih menjabat sebagai ketua salah satu UKM. Sekali lagi bahwa hal ini masih sekedar informasi, bukan pengetahuan. Kita harus dapat membedakan antara informasi dan pengetahuan. Informasi itu belum terhukumi benar atau salahnya, sedangkan pengetahuan lebih bersifat terbuktikan benar atau salahnya.
Kita kembali lagi kepada pembahasan di atas bahwa menurut peraturan dekan, ketua UKM tidak diperkenankan masuk ke dalam kepanitian OSMARU. Hal ini yang juga ternyata dilanggar oleh ketua panitia. Saya tidak habis pikir mengapa kepanitiaan ini terus berjalan seraya melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang ada. Apakah kepanitiaan OSMARU kali ini ingin membentuk mahasiswa hukum yang nantinya siap kapan saja melanggar hukum? Apakah kepanitiaan OSMARU kali ini ingin menghasilkan mahasiswa-mahasiswa hukum yang nantinya akan berprofesi sebagai penjahat hukum? Semoga saja asumsi-asumsi saya itu tidak benar. Oleh sebab itu, berharaplah.*Staff Divisi Penelitian dan Diskusi Bidang Penelitian dan Pengembangan NOVUM

Dimuat di Newsletter “LEDAK”, Lembaga Pers Mahasiswa “NOVUM” Fakultas Hukum UNS