Lagi! Pembungkaman Terhadap Kebebasan Pers
Oleh: Yasser Arafat

s3020004.jpgTulisan ini kubuat berawal dari suatu kejadian yang aku yakin dapat membuat para insan pers di belahan dunia manapun geram. Apalagi yang dapat membuat mereka geram selain pembungkaman terhadap kebebasan pers.

Ya, pembungkaman terhadap kebebasan pers terjadi juga di fakultas hukum. Tidak berarti jika namanya fakultas hukum, maka di dalamnya tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum, karena bagaimanapun orang-orang yang ada di dalam fakultas hukum adalah manusia biasa yang bisa saja berbuat salah.

Kejadian ini terjadi pada saat OSMARU 2007, tepatnya ketika acara display UKM indoor berlangsung. Acara yang bertujuan sebagai ajang promosi UKM kepada mahasiswa baru ini ternyata dikotori oleh kepanitiaan OSMARU 2007 sendiri dengan adanya pelarangan beredarnya newsletter LEDAK yang diterbitkan oleh LPM NOVUM. Panitia secara sepihak melarang Newsletter LEDAK sampai ke tangan mahasiswa baru dengan alasan karena di dalamnya terdapat pemberitaan dan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terlepas dari alasan apapun yang mereka sampaikan, intinya bahwa pelarangan yang menurutku adalah suatu tindakan pembungkaman terhadap kebebasan pers ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sering kali diagung-agungkan oleh bangsa ini.

Pers dan Demokrasi
Demokrasi muncul menjadi suatu slogan emas yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberadaban suatu bangsa. Bangsa yang tidak menjunjung tinggi demokrasi, sering kali dianggap sebagai bangsa yang tidak beradab. Salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah kebebasan bagi setiap orang untuk berpendapat.

Lalu apa hubungan antara Pers dan Demokrasi? Kerap kali kita dengar bahwa pers merupakan pilar keempat (fourth estate) dari demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berfungsi mengawasi cabang-cabang kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Di masa lalu, eksistensi pers sebagai pilar keempat benar-benar dikebiri oleh rezim pemerintahan yang ablosut dan otoriter.

Belum terlupa dari ingatanku kasus pembredelan yang paling fenomenal yang dikenal di Tanah Air yaitu pembredelan yang menimpa Tempo, Editor, dan Detik pada 1994. Ketiganya diberangus rezim Orde Baru karena laporan investigatif atas berbagai kejanggalan terkait pembelian kapal perang eks Jerman yang banyak mengungkit-ungkap keterlibatan keluarga BJ Habibie –yang ketika itu menjabat sebagai menristek. Nampaknya hal yang sama dilakukan juga oleh Rezim Kepanitiaan OSMARU 2007.

Pembungkaman yang dilakukan oleh panitia OSMARU di atas sebenarnya menunjukkan kepada kita semua bahwa salah satu pilar penting demokrasi telah mereka robohkan. Apalagi bila pembungkaman ini disertai dengan ancaman-ancaman yang sering kali membuat insan pers ketakutan ketika harus menjadi seorang yang kritis. Apakah demokrasi di kampus ini akan digantikan dengan premanisme?

Nampaknya doktrin-doktrin Orde Baru masih juga bergentayangan di kampus ini dan menghantui kita semua. Doktrin yang menganggap bahwa jika kamu ingin berkuasa, maka perlakukan musuh-musuhmu dengan cara membungkam mulut mereka serta menjerat kaki dan tangan mereka sehingga mereka tidak akan membahayakan kekuasaanmu, bahkan bila perlu ancam dengan berbagai ancaman yang dapat membuat mereka ketakutan.

Pers dan Kebebasan Pers
Pascareformasi 1998 harus diakui bahwa pers Indonesia seperti mendapatkan kembali angin segar yang pada saat Rezim Orde Baru berkuasa tidak mereka dapatkan. Kebebasan Pers yang mereka cita-citakan akhirnya terwujud juga. Banyak hal yang pada era sebelum reformasi fit to print namun “membahayakan dan sensitif” sehingga tidak boleh diberitakan kini bebas diketahui masyarakat.

Istilah “Kebebasan Pers” sebenarnya dikonsepkan melalui suatu konklusi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU No 40/1999 beserta penjelasannya, yang pada intinya menyatakan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ini yang juga ternyata telah diacuhkan oleh kepanitiaan OSMARU. Hak NOVUM sebagai Lembaga Pers Mahasiswa yaitu melakukan pemberitaan dan menyampaikannya kepada khalayak telah dikebiri sedemikian rupa oleh Panitia OSMARU 2007 sehingga NOVUM tidak diperkenankan menyebarluaskan Newsletter LEDAK kepada mahasiswa baru. Aku tidak tahu apakah Panitia OSMARU ini berisi orang-orang yang mengerti hukum atau tidak. Entahlah, mungkin saja mereka mengetahui bahwa kebebasan pers telah diatur dalam Undang-Undang. Tetapi kalau mengetahui, mengapa mereka bersikeras melarang beredarnya Newsletter LEDAK ke tangan mahasiswa baru?

Sikap-sikap arogan yang seperti itulah yang menurutku harus dihilangkan dari dalam diri kita semua. Kini sudah saatnya kita semua meninggalkan doktrin-doktrin peninggalan Rezim Orde Baru yang memangkas habis kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers. Hari ini dan esok, pintu demokrasi telah terbuka lebar. Sudah seharusnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers kita junjung tinggi. Setuju tidak?[]