Perdebatan Seputar Pembredelan LPM NOVUM FH UNS

 

Berikut ini adalah Perdebatan Antara Sdr. Rahmad Winarto (Sebut saja “RW”), Beliau adalah Mantan Pimred LPM NOVUM FH UNS, dengan Admin Friendster fakultas hukum uns (Sebut saja “FHU”) dengan alamat email friendsternya: fh_uns@yahoo.com. Entah siapa Admin tersebut, yang jelasnya, seperti biasanya admin tidak mau menunjukkan identitas dirinya. Semoga saja itu tidak berarti kepengecutan Admin.

Silakan menyimak dengan tanpa perasaan emosional.Oleh: Rahmad Winarto

Penulis adalah mantan Pimred LPM NOVUM

Jadi pertanyaan besar jika BEM hanya menjadi alat dan ruang bagi kawan-kawan yang lemah bersikap. Tentunya Eksekutif itu ruang bagi create kebijakan praksis dan strategis bukan unit kegiatan event organizer. Itu jika tidak ingin dibilang BADAN EVENT ORGANIZER.

Maaf tulisan tentang student government terlalu dangkal kabur konsepnya disana-sini. Semoga kawan kawan mampu membangun Student Goverment yang jadi wacananya sebagai mana mestinya. Sebab demokrasi memang mensyaratkan berfungsinya Eksekutif-Legislatif-Yudikatif-Pers. Menjadi pertanyaan besar ketika acara yang dibawah naungan BEM justeru mengebiri hak pers dengan pembredelan produk NOVUM. peristiwa medio bulan agustus, saat produk NOVUM yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru ditahan pembagiannya dengan alas an bersinggungan dengan kepanitiaan. Ini berhubungan dengan isi pemberitaan yang dianggap menyudutkan panitia. Padahal panitia sendiri telah menggunakan hak jawabnya. Apapun alasannya tentu kritikan ilmiah harus dijawab dengan ilmiah pula, bukan dengan penggunaan legitimasi kekuasaan. yang bersalah dalam hal ini (dalam konteks pembangunan demokratisasi kampus) adalah [pihak yang menjadi pelindung acara kegiatan yaitu BEM FH UNS. Bukan semata pihak panitia saja.

Kebebasan Pers pada dasarnya adalah fungsi kontrol bagi keseimbangan dan
kepatutan penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa yang akuntabel dan
transparan. Ketika pilar tersebut telah dikekang dengan berbagai bentuk maka
sesungguhnya pihak-pihak tersebut telah membunuh pilar kebenaran itu sendiri.
pemerint ahan seperti inilah yang nantinya akan cenderung korup dan diktator. tidak beda dengan dagelan kekuasaan monolitik yang saat ini mulai digandrungi oleh arus perpolitikan mahasiswa instan gaya masa kini. jika boleh ditambahkan, bukan hanya NKK/BKK yang menjadi virus pembunuhan pelan- pelan kekritisan gerakan mahasiswa tetapi juga virus monolitik kampus dan virus pemberangusan hak politik dan kebebasan berpendapat Pers Mahasiswa oleh Organisasi Mahasiswa sendiri. Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur student goverment. siapa yang paling bertanggungjawab? yakni pihak yang berkompeten dan membawahkan kelembagaan yang mendiamkan kesalahan yang dibuat oleh elemennya. SEKALI LAGI, YANG MEMBIARKAN PENINDASAN BERARTI AMBIL BAGIAN DALAM TINDAKAN KRIMINAL.

Kabarkan kepada semua dunia bahwa memang BEM telah tidak pernah berusaha membangun Student Government dan takut pada tekanan publik… sekali lagi BEM bukan hanya menjadi ruang pamer kekuatan Politik, tetapi ruang pembelajaran politik sebagaimana mestinya. Wallaahualam bisshowab

TULISAN “RW” DI ATAS DITANGGAPAI OLEH “FHU”

SEKEDAR NGOBROL
OLEH: “FHU”

Dari pada ngga ada bahan obrolan, bolehlah diskusi dikit….OSMARU selalu meninggalkan kesan buruk bagi para UKM. Mereka oleh panitia, mereka dianggap seperti hantu yang mau cari mangsa.kecuali FOSMI,hahaha…mereka bebas nyari korban untuk partai ‘kau tahu siapa’ hahaha. Tapi ngeliat kasus tersebut, kayaknya terlalu prematur jika melihat itu sebagai pemberangusan, opo maneh pemberedelan, ya toh.. Kalo aku melihat, itu cuma di masalah distribusi saja. Bagaimanapun OSMARU merupakan milik panitia, dalam hal ini di bawah BEM. Distribusi segala macam produk di rumah seseorang kan harus dengan ijin pemilik rumah. Termasuk produk pers. Ibaratnya kita mau jualan koran ke dalam rumah, kalo pemiliknya ngga memperbolehkan kita ya ngga boleh sewot dunk. Kecuali kalo pemilik rumah ngga ngebolehin koran tersebut terbit, itu masalah lain.

Lagian heran nih sama novum, masalah kecil gitu diangkat, malah masalah pemilihan dekan yang panas kaya gitu kok novum keliatan tiarap sih….sekalian usul deh, kalo cuma tema tentang pengkritisan kebijakan kampus dan politik,itu mah semua LPM udah kaya gitu.ngga kreatif,malah kesannya sok kritis.hehe, piss..sekedar masukan kok. Napa ngga ngangkat soal human interest, kan di dunia kampus banyak yang menarik. Misalnya bagaimana derita tukang parkir, satpam, terus mahasiswa abadi.. .ups……. bisa juga kebiasaan para mahasiswa yang suka ngutang, keluhan warung yang diutangi, prilaku sex di kampus, menelusuri ayam kampus.itu butuh investigasi tinggi, ngga sekedar menulis sebuah statement, terus memberi sebuah kesimpulan . Nah, kadang pers itu kehilangan obyektifitas tu ketika ngasih kesimpulan itu.[]

BERIKUT JAWABAN “RW” ATAS TULISAN “FHU” DI ATAS:

JAWABAN UNTUK MAS ADMIN
OLEH: “RW”

Jika bicara yang harus dipersalahkan bukan panitia boz. Tapi pihak BEM yang gak menjalankan fungsinya…nah persoalannya bukan kenapa harus kasus ini yang seolah-olah dibesar-besarkan. Masalahnya apa ya iya panitia itu berhak menjadi saringan kebebasan pers. Ini bukan masalah rumah siapa tetapi persoalan bagaimana kebebasan pers harus diberikan hak dan kebebasannya. Pers itu bukan dipersilahkan atau tidak tetapi memang harus diberikan haknya. Wah harus buka Undang-Undang Kebebasan Pers dan masalah good goverment itu lho bos, gimana to anda tu.

Pernyataan anda bahwa pers kadang tidak obyektif sebenarnya justru menunjukkan ketidakobyektifan anda. Sebab, kan dulu dah ada hak jawab yang digunakan toh untuk sanggah-sanggahan antara ketua panitia dan perwakilan BEM yang diwakili oleh Sdr Rohmat Subekti dari BEM ya tho. Wah saya hanya tidak ingin justeru ini semakin membuat bingung orang-orang atas pemaknaan penegakan nilai2 anak2 hukum UNS. Sebenarnya persoalan pemberedelan ini sudah sampai juga informasinya ke Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan belum tahu juga kelanjutan pembahasannya. Saya hanya memantau dan akan melihat sejauhmana persoalan ini diselesaikan dengan bijak. Jangan sampai praktik-praktik monolitik terus dijalankan.

Beberapa hal yang harus digarisbawahi:

1. Jangan BEM melempar tanggungjawab ini ke panitia. sebab panitia hanya pelaksana teknis.
2. Jangan pula melihat persoalan ini dengan kacamata kuda. lurus hanya memikirkan bagaimana jalannya lenggang, padahal telah memberangus hak-hak.
3. Jangan dikaburkan persoalan ini dengan mengambil prioritas lain. Misal anda mempertanyakan kenapa persoalan pemilihan DEKAN tidak diangkat (btw masalahnya apa mbok anda berani bersuara juga kan malah bijak). Jika itu yang dilakukan itu namanya FALLACY mas.[]

BERIKUT KOMENTAR DARI “FHU” YANG DIJAWAB OLEH “RW”:

“FHU”: Piiis, jangan sewot dhuoong. Kan Cuma usul,hehe..Masalah UU pers kagak tau lah…orang aq juga lum pernah ikut novum.Cuman kita bicara normatif dan logika aja ya…kita pakai prinsip metodologi atau prinsip dasar logika (epistemologis) nih
untuk menilainya…

Media sebesar KOMPAS misalnya, pasti akan minta ijin pada panitia jika akan menyebarkan korannya dalam suatu acara. Media pun harus menghormati privacy,
termasuk sebuah ruang kegiatan. Kecuali kalo dulu novum nyebarinnya di luar
kegiatan, itu baru ceritanya lain.

Jawaban “RW”: Pertanyaannya adalah kampus itu punya BEM, punya panitia atau punya mahasiswa? Kalau punya BEM atau Panitia ya monggo dibuat rulenya sendiri yang paling mengenakkan yang punya rumah. Tapi kalau punya mahasiswa maka aturannya ya aturan peraturan yang berlaku. Dan masalah kebebasan pers ini adalah keharusan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kecuali ada usaha untuk membangun pemerintahan diktatur.

Masalah Privacy,.. tentu saja acara Ospek ni acara bersama mahasiswa bukan acara tertutup panitia. Nah kalau merasa ini acara privacy, ini malah patut
menjadi pertanyaan, kok bisa-bisanya merasa paling berhak. Dapatnya mandat
dari BEM yang statusnya adalah mandataris mahasiswa ya semestinya mahasiswa berhak kontrol kegiatan tersebut dan mahasiswa berhak kritis juga kan.

“FHU”: Analogi lain…Di solo ada himbauan jam belajar dari jam 18.00 sampai jam 20.00 WIB. Masyarakat dihimbau tidak menghidupkan TV. Padahal jam tersebut mungkin saja di televisi ada acara berita. Apakah dengan begitu pemerintah bisa dituntut??? Beda kasusnya jika pemerintah menghalang2i televisi untuk bikin berita dan atau menayangkan beritanya. Itu baru namanya pemberangusan.

Jawaban “RW”: Produk NOVUM memang dilarang terbit bukan sekedar dilarang terbit pas kepanitiaan. bahkan ditahan keberadaannya. nah lho.

“FHU”: Terus masalah obyektifitas, sebuah penerbitan media massa pasti mempunyai visi dan misi (aku ngga tau novum punya ngga).misalnya membela rakyat, melawan penindasan, membantu yang lemah…dst. ..dst.. Padahal sesuatu kalo udah punya tujuan, visi dan misi berarti kan udah tidak obyektif. Artinya apa? Yang dibuat pasti diharapkan dapat mendukung apa yg jadi tujuannya. Misalkan membela rakyat. Berarti pemerintah ngga dibela dong? Oke, dalam penulisan bisa ada pemuatan kedua belah pihak. Namun skala perimbangannya tersebut, apa yang akan dijadikan standart timbangannya……?

Jawaban “RW”: Masalah obyektifitas, yang dimaksudkan tentu saja obyektifitas pemberitaan. Masalah keberpihakan, kecuali kita penganut filsafat pragmatisme maka ada nilai yang tetap dipegang. Ini beda netral dengan independen. Bukankah manusia juga selalu berpihak. Yakni berpihak pada yang Maha Benar. Di dunia ini tidak ada yang sama sekali tidak berpihak. Sebab ketika mengatakan tidak berpihak sama sekali sebenarnya ia telah berpihak pada ketidakberpihakan itu sendiri. Dalam filsafat, obyektif itu juga terbagi lho mas. Bukan sekedar dimaknai kebahasaan saja kan. Obyektifitas ratio, Obyektifitas Materi, Obyektifitas Positiv… hayo milih yang mana?

“FHU”: Apalagi diharian.kadang statement satu orang aja udah bisa jadi berita. (liat dibeberapa koran kalo ndak percaya). Ngga heran, biasanya sekarang seorang
wartawan cuma ngendon melulu di satu tempat. Baru besoknya pihak lawan (biasanya) bisa menggunakan hak jawab. Memang berimbang jika dilihat dari besaran kolomnya. Namun jelas ngga berimbang jika dinilai dari opini masyarakat yang sudah kadung terbentuk. Ah,udahlah, emang konsep obyektifitas dan keseimbangan tuh susah. Tiap orang kan punya standart sendiri sendiri. Nanti kalo aku salah ngomong malah diadukan ke Dewan Pers Mahasiswa Indonesia juga lagi,hehehe. bisa berabe dong.

Jawaban “RW”: Pernyataan seseorang kalau itu narasumber utama itu bisa menjadi bahan berita. Misal pernyataan presiden, tanpa pernyataan menteri bisa dijadikan berita mas.

SILAKAN ANDA MENYAMPAIKAN KOMENTAR ANDA MENGENAI HAL INI. PERDEBATAN INI BELUM SELESAI…