Beberapa hari ini ada seorang kawan yang mendatangiku untuk sedikit curhat. Mereka bercerita ada informasi dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UNS yang ingin menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bisa disingkat menjadi Permendagri. Aku kaget, kok dia bisa tau berita itu? Padahal Peraturan itu saja belum keluar. Ternyata aku melupakan satu hal, dia itu orang pers. Jadi ndak heran kalau dia tau isu-isu yang belum diketahui oleh mahasiswa awam.

Permendagri itu, katanya, dibuat untuk mencegah Buletin-buletin “illegal” beredar di Kampus. Buletin “illegal” itu maksudnya adalah buletin-buletin yang dibuat bukan oleh badan/lembaga resmi di lingkungan kampus. Jadi kalau mahasiswa biasa membuat buletin lalu mengedarkannya dikampus, maka buletin itu akan dilarang.

Mereka mengambil contoh buletin PANTARHEI yang diterbitkan oleh LSM ILLUMINE. LSM ILLUMINE ini tidak diakui oleh Pihak Fakultas, jadi belum ada SK-nya. LSM ini digawangi oleh 4 orang mahasiswa yang resah melihat realita sehari-hari Fakultas Hukum UNS. Ditambah lagi dengan kebancian dari LPM FH UNS. Bahkan aku mendengar kabar terakhir, LPM FH UNS itu memohon betul kepada pihak Dewan Mahasiswa (DPR-nya FH UNS) untuk melarang buletin-buletin yang gak punya legitimasi. Ngomong-ngomong apa itu legitimasi?

Semoga saja permohonan itu bukan merupakan bentuk ketidakberdayaan LPM FH UNS dalam mempertahankan fungsi dan perannya di Fakultas. Merasa tersaingi lalu meminta kepada pihak yang memiliki kekuasaan di kampus untuk melarang beredarnya buletin-buletin “illegal”.

Mereka juga mempersoalkan polling yang beredar ditengah-tengah mahasiswa terkait kinerja BEM FH UNS. Polling itu disebarkan oleh LSM ILLUMINE. Menurut mereka, LSM ILLUMINE tidak memiliki hak untuk menerbitkan polling. Jadi beberapa lembar polling itu hilang begitu saja tanpa pernah diketahui siapa yang menghilangkannya. Bahkan aku sempat menemukan beberapa lembar polling tersebut berserakan dilantai. Beberapa penjilat BEM memerintahkan beberapa kawannya untuk tidak menerima polling itu.

Aku tertawa geli mendengar cerita kawanku tadi. Lalu dia meminta pendapatku. Aku hanya berpendapat pendek saja, “Jika memang BEM FH UNS tetap merealisasikan rencananya itu, maka lihatlah kehancuran BEM sekalipun BEM didukung oleh LPM yang nampaknya sekarang sudah menjadi anjing-anjing pemerintahan.”

Jadi, kalau Anda wahai BEM FH UNS, ingin menginginkan kehancuran diri Anda, maka silakan keluarkan permendagri tersebut. Ini ancaman? Bukan…!! Ini bukan ancaman. Ini hanya prediksiku. Adalah hak Anda untuk tidak menggubris pendapat dari seorang bocah kecil yang ndak tau apa-apa.

Semoga saja ada beberapa anak BEM FH UNS atau bahkan mungkin BEM UNS yang membaca tulisan ini.

Untuk membantu kawan-kawanku di BEM FH UNS atau bahkan BEM UNS dalam mempertimbangkan rencana menerbtkan permendagri tersebut, silakan Anda berikan komentar dibawah ini. Terutama jika Anda seorang insan pers. Silakan berikan komentar Anda dipandang dari sudut pandang Undang-Undang Pers.