Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disingkat KBBI itulah yang saat ini jadi buku andalan di HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS. Buku yang tebalnya melebihi ketebalan buku-buku filsafat sekelas Karl Marx sampai Muhammad Taqi Mizbah Yazdi.

Berawal dari Sidang Pleno II Pengurus HMI Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum, ketika salah satu peserta sidang mempertanyakan definisi dari manajerial. Proses Evaluasi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama mengevaluasi grand desain, sesi kedua mengevaluasi Manajerial, sesi ketiga mengevaluasi Program Kerja.

Pimpinan Sidang yang saat itu tidak mengetahui definisi dari manajerial, langsung membuka KBBI.

Sudah merupakan kultur, nampaknya, di HMI untuk senantiasa mempertanyakan definisi atas sesuatu. Ketika kita berbicara masalah terorisme, misalnya, harus kita sepakati terlebih dahulu definisi dari terorisme. Ketika kita berdiskusi mengenai suatu hal, harus kita sepakati terlebih dahulu definisi dari sesuatu tersebut sehingga nantinya diskusi yang kita lakukan berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar debat kusir saja.

Namun permasalahannya, apakah KBBI sudah cukup membantu? ataukah sebenarnya ada keterbatasan dari KBBI?

Contoh misalnya ketika mendefinisi istilah yang terdiri dari dua kata. Istilah “Masyarakat Basis”, salah satu contohnya. Istilah tersebut terdiri dari dua kata. Apakah kita lantas akan menafsirkannya per kata dengan melihat KBBI? Kita definisikan “masyarakat” terlebih dahulu lalu kita definisikan “basis”. Apakah seperti itu?