Beranda > Tulisan Orang > Mendadak Dangdut dan Mendadak Miskin

Mendadak Dangdut dan Mendadak Miskin

Pemerintah telah menyampaikan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), walau belum ditentukan kapan dimulai serta berapa besarannya. Rencana itu, akan diiringi rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Mendengar istilah BLT atau dulu ada yang menyebut subsidi langsung tunai (SLT), ingatan saya langsung tertuju pada sebuah film besutan Rudy Soedjarwo berjudul Mendadak Dangdut. Titi Kamal yang berperan sebagai penyanyi pop dalam film itu terpaksa beralih profesi menjadi penyanyi dangdut demi memenuhi kebutuhan hidup. Ingatan saya juga kembali ke masa tiga tahun silam, saat pemerintah juga mengambil keputusan ”menyengsarakan rakyat” dengan menaikkan harga BBM. Sebagai upaya untuk menaikkan daya tawar rakyat atas tingginya harga-harga kebutuhan terkait kenaikan harga BBM, pemerintah memang menggulirkan program pemberian subsidi tunai senilai Rp 100.000 per keluarga selama beberapa bulan.


Pada pelaksanaan di lapangan, bagi-bagi duit secara cuma-cuma oleh pemerintah ini membuat kisruh. Pada 2005, BLT/SLT yang dicairkan setiap tiga bulan sekali itu selalu saja membuat antrean warga di kantor pos-kantor pos. Para ibu, janda, orang lanjut usia banyak yang pingsan karena berdesak-desakan saat mencairkan BLT. Tak ketinggalan pula kekisruhan terjadi dalam tatanan bermasyarakat.


Tanpa malu, ada sebagian warga yang sejatinya tidak masuk kategori miskin tiba-tiba menurunkan status mereka, berduyun-duyun mengaku miskin. Orang-orang yang jelas-jelas jauh dari status miskin, bisa makan layak tiga kali sehari, mempunyai pesawat televisi di ruang tamu rumahnya dan punya kendaraan bermotor walaupun kredit —tiba-tiba juga bisa memegang kartu miskin hanya karena dia memiliki akses atau kedekatan dengan oknum perangkat desa.

Kaitan antara film Mendadak Dangdut dengan program BLT adalah sama-sama serba mendadak. Kalau Titi Kamal mendadak banting setir pindah profesi jadi penyanyi dangdut, tapi untuk kasus pembagian BLT, ada sejumlah warga yang mendadak menurunkan status mereka menjadi miskin, alias mendadak miskin! Meski sama-sama mendadak karena situasi yang terdesak, masih mending Titi Kamal yang ”masih” mau berpeluh demi mendapatkan sesuap nasi walau untuk itu, dia harus menanggalkan ”idealismenya”. Sementara warga yang ”mendadak miskin” tadi, mereka malah seperti menjual harga diri dan memilih menyodorkan tangan menengadah pada pemerintah.
Bukannya memberi kail, pemerintah justru mengajari rakyat untuk malas (hanya menunggu uluran tangan) sekaligus belajar korupsi (bagaimana tidak korupsi jika kartu miskin yang dimiliki beberapa orang merupakan hasil rekayasa, kerja sama dengan oknum tertentu).

Bisa dipastikan hal-hal semacam di atas akan terulang kembali pada program BLT yang segera menyusul kenaikan harga BBM yang diprediksi dimulai pada Juni 2008. Apalagi pemerintah sudah menyatakan bakal menggunakan data BPS 2005, terkait jumlah rumah tangga miskin yang bakal memperoleh BLT.

Kenapa pemerintah tidak mendengar sedikit saja aspirasi rakyat. Ini kisah tetangga saya, ibu muda, janda beranak satu, yang belum lama jadi pengangguran karena pabrik tekstil tempatnya bekerja berhenti beroperasi.


Agar periuk nasi tetap terisi, dia menjajal bisnis menjual gorengan, bermodal kompor minyak ukuran kecil dan wajan penggorengan yang tak kalah mungil.


Baru beberapa pekan, bisnis gorengan itu mandek, lantaran kekurangan modal karena mahalnya bahan baku dari mulai minyak goreng, tempe, tepung terigu juga minyak tanah yang sukar diperoleh.


Tapi dengar apa katanya soal BLT. ”Mending pemerintah kasih bantuan buat modal usaha. Karena sekecil apapun usaha yang saya jalankan, bisa membuat saya tetap ubet (berkegiatan-red), pikiran nggak mandek apalagi kosong. Sementara kalau BLT, dapatnya nggak seberapa, sekali datang langsung habis, padahal buat mencairkan harus antre berdesak-desakan nggak karuan,” kata di ibu muda itu.


Pemberdayaan masyarakat

Betul kata pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Nugroho SBM seperti dimuat harian ini, beberapa waktu lalu, pemberian BLT tidak mendidik. Sebaliknya, program padat karya seperti yang pernah digulirkan di awal krisis tahun 1998 akan lebih bermanfaat.


Padahal kalau bicara soal program, pemerintah bisa dibilang tak pernah kekurangan yang namanya program untuk rakyat (walau pada pelaksanaannya lebih sering kedodoran). Beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni kredit skala kecil yang merangkul bank-bank pelat merah maupun swasta sebagai penyalur. Demikian juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri yang digulirkan secara nasional sejak 30 April 2007.


Seperti dikatakan dalam rilis yang dimuat situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, program ini sangat strategis dan fundamental, karena menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang selama ini ada di berbagai kementerian/lembaga.


Presiden Yudhoyono dalam arahannya terkait PNPM Mandiri menyatakan program ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui harmonisasi dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Juga disebutkan,”…PNPM Mandiri bukan sekadar membagikan – bagikan dana bergulir, namun terkandung di dalamnya pembelajaran bagi masyarakat tentang demokratisasi pada akar rumput, menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang baik, membangun dan membudayakan semangat kemitraan serta upaya peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi modal sosial bangsa.”

Begitu indah untaian kata-kata di atas, sangat kontras dengan program BLT berikut dampak yang ditimbulkannya.


Untuk menanggulangi dampak akibat kenaikan harga BBM yang berbarengan dengan kenaikan harga pangan dan kebutuhan lain, pemerintah seharusnya berkomitmen mengupayakan berjalannya program yang sudah bagus dirancang itu. Apalagi pelaksanaan PNPM Mandiri juga melibatkan petugas pendamping yang tak sedikit jumlahnya.


Itu berarti, semakin banyak tenaga kerja yang bakal terserap melalui program ini. Bukan itu saja, selain mengentaskan rakyat dari kemiskinan, program semacam ini juga akan kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita adalah bangsa yang berdaya, mampu untuk mandiri dan bermartabat. – Erwina Tri S, Editor Pemberitaan SOLOPOS FM

Sumber: SOLOPOS

  1. razv
    Mei 19, 2008 pukul 4:41 am

    ser kok ga da yang komen ma tulisan ini ya??neh gw kasih komen….
    ser gmn hape tmen lu??dah dapet pnjaman??gw bsa bantu tapi ga sgde yang lu mnta…

    neh tulisan cnderung kritik ttg BLT ya…kirain tentang knaikan harga BBMnya…

    iya tu bgs PNPM…konsep grameen bank-nya M.yunus mungkin ada juga di dalamnya ya…oiya beberapa hari yang lalu gw dnger amin rais ngomong di tv, menurut beliau spertinya ada niat terselubung di BLT itu, BLT sepertinya digunakan oleh SBY untuk menang pmilu 2009….

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: