Jakarta – Keluarnya SKB penghentian kegiatan Ahmadiyah dinilai bisa memicu tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Polri harus bisa mengantisipasi hal itu.

“Polri harus menjamin jemaat Ahmadiyah dari potensi kekerasan akibat adanya SKB tersebut,” kata ketua Setara Institute, Hendardi, kepada detikcom, Senin (9/6/2008).

Hendardi juga menilai, keluarnya SKB tersebut merupakan pelanggaran konstitusi oleh pemerintah SBY-JK. Terkait hal ini, sambung Hendardi, DPR harus memanggil SBY-JK untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

SKB 3 Menteri tentang penghentian aktivitas Ahmadiyah di Indonesia ditandatangani Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni di kantor Departemen Agama, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

“Keputusan ini mulai berlaku hari ini. Keputusan ini bukan intervensi tapi kewenangan pemerintah untuk menertibkan kehidupan beragama,” ujar Menteri Agama.

Detik.com