Jakarta – Meski SKB Ahmadiyah tak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ada cara lain untuk melawannya. Hakim konstitusi Mahfud MD memberikan caranya.

“SKB memang tak bisa diuji, tapi undang-undang No 1/Pnps/1965 yang menjadi dasar SKB bisa diujikan,” kata Mahfud di Hotel Millenium, Jl Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (12/6/2008).

Nah, UU No 1/Pnps/1965 ini diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Jika UU ini dibatalkan, SKB Ahmadiyah bisa batal? “Ya, akan terpengaruh, karena undang-undang yang menjadi dasarnya sudah dibatalkan,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu.

Cara lain yang ditawarkan Mahfud MD adalah melalui amandemen konstitusi. Ketentuan pasal 24 C UUD 1945 harus direvisi dengan tambahan constitutional complain, yaitu keluhan konstitusional akibat berlakunya peraturan bukan sekelas undang-undang.

“Ada baiknya kita memikirkan kemungkinan constitutional complain atau keluhan konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan MK jika kelak ada amandemen lanjutan UUD 1945,” kata Mahfud.

“Jadi definisi constitutional complain, pengajuan perkara MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum di atasnya. Untuk memperkarakannya tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (keadilan),” imbuhnya. ( aba / asy )

Detik.com