Beranda > News > M. Fadjroel Rachman: “Saya pilih Islam Husain, bukan Islam Yazid!”

M. Fadjroel Rachman: “Saya pilih Islam Husain, bukan Islam Yazid!”

M.. Fadjroel Rachman adalah sosialis, sering dijuluki sebagai Syahrir muda. Dia punya aktivitas seabrek, antara lain: Ketua Pedoman Indonesia , Ketua Masyarakat Sosialis Indonesia , kolomnis Harian Kompas, dan pembicara seminar dan training. Merasakan lembabnya sel penjaara Orde Baru selama beberapa tahun saat menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), tapi tetap bisa mengepakkan daya kreasinya melalui puisi. Ditemui di Guntur 49, dia mengungkapkan banyak hal tentang kemerdekaan dan makna keberagamaan dalam konteks global ini.

Apakah yang Anda pahami dari “kemerdekaan?”

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 jelas artinya, yakni kita bebas dari kolonialisme. Pengertian kemerdekaan nasional itu untuk semuanya. Kebebasan itu tidak untuk satu golongan agama, tetapi untuk semua pihak. Kemerdekaan dalam arti kebebasan dari kolonial itu jelas bukan hanya untuk orang Islam.

Tetapi untuk zaman sekarang, kemerdekaan berarti terwujudnya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya. Hak ini bukan hanya untuk orang Islam. Tidak ada hak mayoritas dan hak minoritas. Dalam pengertian kemerdekaan sipil inilah kita masih berjuang habis-habisan untuk mewujudkannya.

Kemerdekaan sipil itu berarti kebebasan untuk berpikir, berpendapat, menyalurkan ekspresi, saat ini mendapat tantangan yang besar sekali. Wilayah iman, ideologi, agama, atau kepercayaan seseorang atau komunitas, masih dihambat oleh negara atau oleh sekelompok masyarakat tertentu. Bahkan ada sejumlah ekspresi dalam bidang kesenian dihantam habis oleh pihak-pihak tertentu. Mendirikan organisasi juga masih dihambat.

Yang kami perjuangkan sekarang adalah hak yang sama di depan hukum. Awalnya hanya dari partai politik yang bisa memimpin, tetapi sekarang telah diakui adanya hak perseorangan untuk menjadi kandidat gubernur dan sebagainya. Dalam hak-hak politik pun masih ada hambatan. Apalagi dalam masalah ekonomi. Sekarang 150 konglomerat Indonesia menguasai hampir 500 trilyun rupiah. Sementara 120 juta orang Indonesia itu hanya berpenghasilan 2 dolar per hari.

Berarti ada semacam peralihan objek. Kalau dulu ada konfrontasi nasional antar negara. Kalau sekarang mungkin antar korporasi?

Tantangan luar pun sebetulnya tidak dilupakan. Korporasi internasional banyak yang berselingkuh dengan kekuasaan. Freeport , misalnya, berselingkuh dengan Aburizal Bakrie yang menguasai saham Freeport sebesar 9%.

Selain itu, pendidikan kita, mahalnya minta ampun. Di sekolah negeri saja biayanya mahal, apalagi di sekolah swasta. Hak sosial masih belum bebas. Masih ada benturan dengan tidak adanya kebebasan sosial, baik yang dibuat oleh negara maupun secara horisontal yang terjadi dari warga masyarakat sendiri.

Ternyata kebebasan sipil dan budaya belum bisa dipahami oleh warga negara. Sesama warga masyarakat masih saling curiga, baik antar iman, antar suku dan lain-lain, bahkan antara satu agama. Pertarungannya masih habis-habisan. Sebenarnya, kata kuncinya adalah “toleransi” dalam pengertian hak. Artinya bahwa meskipun misalnya kita mayoritas dalam agama atau suku, bukan berarti otomatis mayoritas juga dalam hak. Kita masih belajar untuk menghormati hak.

Dalam konteks negeri kita, ada klaim bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari andil terbesar kelompok Islam bukan dari kelompok nasionalis atau agama lain?

Saya tidak sepakat dengan cara berpikir seperti itu. Yang kita mau bangun adalah negara yang memiliki kesamaan di depan hukum dan sebagainya tanpa adanya pemilah-milahan. Demokrasi dikembangkan untuk mewujudkan itu. Kalau misalnya ada yang berjuang dari kelompok agama tertentu atau atas nama suku bangsa, semuanya memiliki andil yang sama. Karena yang mereka perjuangkan bukan hak atas agama tetapi hak kemanusiaan bangsa Indonesia yang dirampas oleh bangsa lain, dan yang dirampas di zaman sekarang adalah hak-hak itu baik oleh korporasi dan sebagainya.

Perjuangan kemerdekaan tidak bisa dikaitkan berdasarkan golongan. Tetapi hak sosial. Karena 120 juta orang yang memiliki pendapatan 2 dolar per hari itu bukan hanya orang Islam, tetapi juga terdapat Kristen, Budha dan sebagainya. Penderitaan karena ekonomi itu sama sakitnya. Apa pun agamanya. Sama seperti penjajahan oleh Belanda itu sama sakitnya dirasakan oleh semuanya. Itulah sebenarnya kata kunci dari agama: Bahwa hak kemanusiaan kita sama. Lalu bersama-sama mewujudkan hak-hak sosial di muka bumi ini.

Dengan demikian, saya memandang bahwa Khilafah Islamiyah yang didengungkan belakangan itu bukanlah tujuan, tetapi hanya salah satu tata aturan untuk hidup bersama di mana semua orang sama di depan hukum dan untuk menjamin 5 hak dasar di atas.

Lembaga seperti Hizbut Tahrir Indonesia boleh menjadi partai dan mengikuti pemilu. Asalkan kalau nanti menang jangan sampai mengangkangi negara. Seperti Hitler yang ikut pemilu, lalu kemudian menghancurkan nilai-nilai demokrasi. Atau di zamannya Lenin, ketika jadi penguasa semua yang menghalanginya dihabisi. Inilah yang harus dicegah. Sepanjang iman, agama, ideologi tidak memberangus ideologi lain itu tidak masalah. Kalau nanti HTI memberangus faham lain, ini juga tidak boleh terjadi. Hak sipil harus tetap dijaga. Demokrasi itu adalah semacam aturan yang menjaga hak-hak sipil, yang dalam Islam juga diutamakan.

Di pihak lain, ada kesalahan berpikir. Bahwa kebenaran ada pada mayoritas. Sebenarnya, kemerdakaan yang sangat besar sekarang adalah kemerdekaan individu. Kalau kita mau tarik, kemerdekaan kita 62 tahun lalu adalah sebagai prasyarat untuk kemerdekaan individu. Agar individu menggunakan akal budinya atas nama iqra (kritis) dan memilih yang terbaik untuk hidupnya. Lalu kemudian, setelah ia mati dia bisa mempertanggungjawab kannya kepada Tuhan. Bahwa dirinya telah memilih sesuai pilihannya dan tidak menyerahkannya pada otoritas apa pun dan mayoritas apa pun. Atas dasar akal budiku sendiri.

Kenyataan sekarang ada ketimpangan antara “demokrasi” dan “Amerika Serikat” sebagai pelopor demokrasi itu sendiri dalam banyak kasus. Bagaimana menurut Anda?

Harus diakui bahwa hal yang ideal seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, apakah praktik masyarakat Muslim adalah cermin Islam yang sepenuhnya? Tentu tidak. Apakah Yazid bin Muawiyah yang membantai Imam Husain itu mencerminkan keseluruhan wajah Islam? Tentu tidak.

Dengan demikian, contoh-contoh empirik yang buruk tidak bisa diidentikkan begitu saja kepada yang ideal. Apa yang terjadi di Amerika sekarang ini ditentang mati-matian oleh kaum demokrat. Penjajahan di Irak, Afganistan, korporasi Amerika yang menjajah secara ekonomi bangsa lain, sebetulnya adalah musuh bersama yang mengancam demokrasi itu sendiri.

Ketika ada hak-hak sipil yang dirampas seperti yang terjadi di Irak, meskipun Amerika mengatasnamakan “demokrasi,” kita tetap harus melawan atas nama demokrasi juga. Karena demokrasi itu jelas, yaitu melindungi hak-hak sipil. Jadi, segala bentuk otoritarianisme maupun totalitarianisme harus kita lawan. Meskipun atas nama demokrasi maupun atas nama agama.

Agama mengajarkan, kita tidak bisa menerima perlakuan dari Yazid yang membantai Imam Husain meskipun dia mengatasnamakan kekhalifahan Islam. Karena pembantaian terhadap Imam Husain adalah pembantaian terhadap kemanusiaan. Di sinilah pentingnya bersikap kritis. Saya sendiri lebih memilih Islamnya Imam Husain, yaitu Islam yang tidak membantai siapa pun. Islam yang menghargai hak-hak sipil. Atas nama demokrasi juga, tidak berhak membantai manusia. Siapa pun yang mengkhianati hak-hak kemanusiaan dan demokrasi, meskipun atas nama Tuhan dan demokrasi, harus kita lawan.

Dengan segala praktik umat Islam, apakah di dalam ajaran Islam sendiri menyimpan otoritarianisme?

Wahyu pertama yang diturunkan Tuhan adalah “Iqra,” “bacalah!” Artinya, kita wajib gunakan akal budi atau bersifat kritis. Nah, ajaran agama mengenai membaca tadi, mendorong orang untuk berpikir, rasional, dan tidak otoritarian.

Otoritarianisme sebenarnya muncul karena tidak digunakannya akal budi. Semua rezim yang otoriter pasti memusuhi sikap iqra tersebut. Karena apa? Karena mereka ingin mempertahankan dogmatisme, otoritarianisme maupun totalitarianisme. Oleh karena itu, ciri utama dogmatisme, otoritarianisme maupun totalitarianisme adalah tidak menoleransi warganya untuk berpikir kritis. Kekuatan kritis itulah yang diajarkan oleh iqra.

Hal serupa diajarkan Imannuel Kant pada masa pencerahan melalui slogan “Sapere Aude!” Gunakan akal budimu! Dare to know! Have courage to use your own understanding! Itulah yang membuat ilmu pengetahuan bekembang pesat.

Nah, jika kita berbicara tentang kemerdekaan mestinya berakar pada iqra atau gagasan Kant. Karena dua-duanya sama-sama mengatakan berani berpikir sendiri dan bertanggungjawab terhadap perbuatan kita sendiri.

Ada opini yang mengatakan bahwa Islam mendukung kapitalisme dengan bukti bahwa Nabi juga pedagang. Karena hukum dagang menginduk pada prinsip ekonomi yang mencari untung yang sebesar-besarnya, maka Islam pun menolerir prinsip-prinsip kapitalisme?

Ini juga perbedaan saya dengan kelompok-kelompok seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Freedom Institute. Teman-teman ini lebih mengutamakan hak kebebasan sipil dan politik (Civil Rights Covenant) seperti di Amerika.

Tetapi, sebetulnya pada saat yang bersamaan, pada tahun 1966 dibentuk juga Economic, Social and Cultural Rights Covenant. Sampai hari ini Amerika tidak mau menandatangani. Menurut mereka, hak ekonomi, sosial dan budaya harus diserahkan kepada mekanisme pasar.

Amerika sangat percaya bahwa hak sipil itu harus dijalankan. Tetapi anehnya, meskipun Amerika mengatakan bahwa Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya itu harus disesuaikan dengan mekanisme pasar, tetapi secara ekonomi pendapatan terbawah rakyatnya masih jauh di atas Indonesia yang mengaku kovenan (pembela) hak sosial dan budaya.

Sementara, Indonesia secara normatif mengakui dan menandatangani kedua-duanya, tetapi tidak mau menjalankannya. Di negara kita, tidak ada tanggungan bagi pengangguran, tetapi di Amerika ada tunjangan bagi pengangguran. Dalam bidang kesehatan dan perumahan pun Amerika memberi santunan terhadap para ekonomi bawah. Sementara negara kita tidak memberlakukan santunan semacam itu. Ada sisi ironis di sana .

Perbedaan prinsip antara saya dengan teman-teman JIL dan lainnya adalah meyakinkan bahwa yang namanya demokrasi atau agama itu bukan hanya pada wilayah hak sipil dan politik melainkan juga pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena hal ini bukan saja bagian dari konstitusi kita tetapi juga aturan internasional. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati hak sipil dan hak politik sementara kita tidak memiliki hak sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya?

Perbedaan ini sebetulnya sekadar skala prioritas atau sudah prinsip?

Prinsip. Mereka hanya memperjuangkan hak sipil dan politik saja. Amerika sendiri, meskipun tidak mengakui kovenan ekonomi sosial dan budaya, tetapi memiliki mekanisme tersendiri. Jika kita tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi dan budaya dan tidak juga mengakui kovenan ekonomi sosial dan budaya, maka bangsa kita terjun bebas.

Hak sipil, hak ekonomi dan budaya menurut saya itu kewajiban negara. Tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Jangan sampai korporasi yang memikirkan itu sepenuhnya. Pasti akan terjadi apa yang disebut filantropisme individual.

Seperti Bill Gates. Kekayaannya 560 trilyun tahun 2007 ini. Tahun lalu cuma 510 triliun. Satu tahun bisa naik 50 triliun. Sementara di dunia 1,6 milyar orang, dan di Indonesia 120 juta orang, penghasilan per harinya hanya US$ 2. Kekayaan Bill Gates itu tidak bisa menyelesaikan problem tersebut.

Itulah gunanya bangsa kita merdeka. Pemerintah harus mengelola agar masyarakat dapat memperoleh haknya yang layak. Karena problem tersebut tidak bisa diselesaikan secara individu. Hak-hak dasar warga negara, seperti: kesehatan, pendidikan, perumahan, kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diselesaikan secara individual atau mengandalkan filantropi, sedekah, amal jariyah dan sebagainya. Itu mutlak harus dilakukan oleh pemerintahan. Mereka, para korporasi multinasional, tidak mungkin mau membangun jembatan, sekolah, rumah sakit, jika tidak ada keuntungannya bagi mereka. Kita tidak bisa menyerahkan itu semua kepada pasar. Itu semua adalah tugas negara.

Jadi menurut saya, Islam Liberal dan sebagainya agak keblinger juga. Orang seperti Romo Magnis dan lainnya adalah para intelektual yang setuju bahwa filantropi itu sendiri harus dikaitkan dengan masalah-masalah sosial.

Pada kasus Lapindo, misalnya. Kekayaan Aburizal Bakrie 10,3 trilyun. Itu sebetulnya bisa saja mengganti semua kerugian masyarakat akibat dari lumpur panas Lapindo Brantas. Tetapi apakah dia mau? Ternyata tidak mau. Sehingga dia memaksa pemerintah untuk membayar itu semua. Apalagi dia menjabat sebagai Menkokesra. Padahal itu murni masalah korporasi miliknya. Bahkan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan memangkas anggaran di 14 departemen untuk menyelesaikan masalah Lapindo.

Itu adalah ulah dari Aburizal Bakrie yang menyerahkan masalah perusahaannya kepada pemerintah. Ternyata korporasi tidak mau bertindak atas tindakannya sendiri. Contoh terbaiknya ya Aburizal Bakrie ini.

Kenyataan di dunia Islam sekarang adalah kecenderungan pada hal-hal yang simbolis, semacam ada koalisi damai yang munculnya pada umat Islam garis keras tetapi dalam masalah-masalah ekonomi lebih cenderung ke kapitalis, menurut Anda bagaimana?

Itulah yang ditentang oleh kaum intelektual, seperti Ali Syariati. Dia selalu berkata, “Aku berlindung kepada Tuhannya Abu Dzar, Tuhannya orang-orang yang tertindas.” Berarti ada tuhan-tuhan yang lain.

Agama bisa menyelesaikan permasalahan- permasalahan sosial asalkan agama yang bersifat kritis dan terbuka. Ali Syariati adalah sosok yang banyak mempengaruhi revolusi Iran . Karena dia berhasil menggabungkan gagasan-gagasan pencerahan ala Barat dengan gagasan-gagasan pencerahan ala Islam. Dia meyakini bahwa “pembebasan” adalah inti dari gagasan Islam dan kata kunci dari pencerahan.

“Islam baru,” dalam pengertian terbuka terhadap pemikiran yang mencerahkan dan membebaskan, baru muncul dan berfigur pada sosok-sosok seperti Imam Husain yang berkorban sepenuhnya bagi kemanusiaan. Islam baru adalah Islam yang lebih mencintai keadilan dalam sebenarnya, bukan terpagar dalam simbol-simbol. Orang-orang filantropis, seperti Raja Fahd dan lainnya, mana mau memiliki baju yang seperti Abu Dzar yang hanya melekat di badan.

Umat Islam harus kembali ke semangat awal Islam, yaitu kemanusiaan. Bahwa kita bersaudara. Perbedaan dalam pemikiran itu biasa. Tetapi adanya penjajahan ekonomi, sosial dan budaya merupakan tanggung jawab kita bersama.

Menurut saya, kesenjangan antara transformasi nilai-nilai Islam dengan kenyataan sosial yang ada terkait dengan mindset. Banyak orang yang mengganggap masalah Lapindo itu biasa-biasa saja. Ini menunjukkan logic fallacy. Kehidupan agama diartikan demikian sempit. Seharusnya adalah apa yang digagas Ali Syariati bahwa agama itu terkait erat dengan keadilan sosial.

Penjajahan gagasan dalam berbagai bentuknya sudah tidak zamannya lagi. Gagasan revolusioner itu selalu ada dalam gagasan agama dan juga demokrasi. Tetapi ketika ada perselingkuhan antara agama dan kekuasaan maka inilah penjajahan dalam arti sebenarnya. Adanya kesalahan dan kesesatan pikir, baik pada diri filantropis ekonomi maupun pada filantropis agama bahwa ekonomi, sosial, budaya, adalah masalah pasar. Seharusnya kita kembali berpikir kritis, dan melihat ketidakadilan sosial adalah permasalahan agama maupun non-agama.

Komentar Anda tentang pelaksanaan Ramadan yang selalu gebyar, di mana selalu ada proses komersialisasi?

Memang, setiap perayaan agama apa pun di kita selalu menjadi pameran filantropisme. Kebetulan filantropisme itu selalu cocok dengan pasar. Karena terkait erat dengan konsumtifisme. Orang lebih memilih merasa nyaman sejenak dengan sedekah uang receh kepada fakir miskin daripada berpikir produktif memberdayakan mereka untuk bebas dari kemiskinan.

Akhirnya yang terjadi adalah kekuasaan pasar. Inilah yang menjadi masalah. Agama dengan demikian menjadi filantropis, menjadi konsumeristik. Kajian-kajian agama yang sering diadakan di hotel-hotel besar yang menghabiskan banyak biaya adalah salah satu contoh pameran filantropisme. Karena tidak mengubah keadaan sosial apa pun.

Sudah saatnya kita mengubah pameran filantropisme menjadi pameran kritisisme. Pahlawan Islam yang paling baik mencerminkan hal itu adalah Imam Husein dengan pengorbanannya dan Ali Syariati dengan pemikirannya yang social oriented.[dit]

Sumber: Majalah Syiar

  1. September 14, 2008 pukul 11:11 pm

    1.Apakah yazid islam???
    2.Apakah yang mengangkat dia sebagai khalifah juga islam?
    3.dan jika mereka islam apakah pantas dinilai islam jika perbuatan mereka seperti itu??
    mohon dijawab dengan Dalil2 yang KUAAAAATTTT

  2. heni
    Oktober 22, 2008 pukul 6:21 am

    selamat sore!
    salam Perjuangan! saya mencoba ingin tahu pak FR ini…..terus terang yang saya lihat itu adalah agamanya. saya pikir, syarat utama seorang pemimpin saya, pemimpin kami, pemimpin rakyat indonesia yang mayoritas agamanya Islam ini, adalah mampu berpijak pada landasan agamanya sendiri dengan KUAT!!!! bukan separuh-separuh. tidak mensosialiskan agama, OK?
    kalau saya boleh menggaris bawahi, Pak FR ini kok kurang jelas AGAMA nya….apa mungkin saya yang kurang paham ya? entahlah…tapi saya melihat kementar beliau di sebuah web yang saya menambah kebingungan saya….anda meletakkan agama diatas negara atau negara di atas anda?
    kalau agama bisa ditarik ulur untuk urusan kepentingan pribadi anda atau golongan anda, jangan harap keberadaan anda berkah, wahai Calon Presiden yang terhormat!

  3. Farid Mahasiswa Fak.Hukum UNHAS
    November 6, 2008 pukul 6:45 am

    Saya salah seorang penggemar makax sya selalu membaca artikel2 kanda Fadjrul. Dan sy sangat mendukung Kanda maju menuju PRESIDEN RI 2009!!!! Ewako to Ugi…..

  4. numpang lewat
    Desember 13, 2008 pukul 6:16 am

    wealah..
    orang gila demo kok didukung….
    Menurut FR:
    “semua yang dilakukan pemerintah adalah SALAH…. yang benar ya siapa lagi selain SAYA, ha3x”
    basi ah,, pemberontak pemerintah kayak gitu kok di dukung,, mbo yo pilih yang laen aja napa??? ga mutu sampean semwa, ha3x

  5. Desember 13, 2008 pukul 6:34 am

    Silakan. Hidup adalah pilihan. Pilihan Anda, menjadi tanggungjawab Anda secara pribadi.

  6. FU'SYSTEM OF A DOWN'biru putih
    Januari 21, 2010 pukul 11:11 am

    rakyat akan selalu mendukung seorang pemimpin yg selalu mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan golongan..
    rakyat akan selalu menghormati seorang pemimpin yg selalu maju di barisan depan ketika negeri yg di pimpin nya mengalami musibah atw kesulitan,sedangkan ia akan berada di barisan paling belakang ketika negeri yg di pimpin nya mendapat kan berkah atw rezeki.

Comment pages
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: