Beranda > Tulisanku > Mulai Dari Tukang Parkir Sampai UU Perlindungan Konsumen

Mulai Dari Tukang Parkir Sampai UU Perlindungan Konsumen

Pengalaman yang sudah aku alami bisa jadi juga pernah dialami oleh orang lain. Fenomena tukang parkir saat ini bisa kita jumpai hampir di sudut-sudut jalan perkotaan maupun pedesaan. Saat ini tukang parkir tidak hanya berada di gedung-gedung bertingkat, lapangan, pusat-pusat perkotaan, sekarang tukang parkir ini dapat kita jumpai di warung-warung makan di pinggir jalan.

Sepanjang yang aku ketahui, retribusi parkir yang aku jumpai di tempat-tempat keramaian kota, selalu menggunakan karcis resmi dan juga seragam tukang parkir yang resmi. Biasanya, tarif parkir pun ditentukan oleh pemerintah. Tarif parkirnya pun termasuk salah satu pendapat pemerintah daerah. Mereka adalah para tukang parkir negara.

Berbeda halnya jika kita masuk ke suatu rumah sakit atau mall. Sering kali retribusi parkir tersebut dikelola sendiri oleh pihak rumah sakit atau mall tersebut. Inilah parkir swasta.

Namun sayangnya, saat ini banyak sekali bertebaran tukang parkir-tukang parkir gadungan, begitu saya menyebutnya. Tukang parkir yang biasanya beroperasi di warung-warung makan kecil pinggir jalan. Boro-boro menggunakan pakaian tukang parkir resmi, bahkan diantara mereka berdandan seperti layaknya seorang preman

Para preman-preman tersebut memanfaatkan kegarangan mereka untuk mengais rezeki dengan menjadi tukang parkir. Saya pikir tidak ada salahnya jika mereka menjadi tukang parkir, tetapi yang salah adalah ketika ketentuan-ketentuan perparkiran tidak mereka terapkan. Mulai dari penjagaan kendaraan bermotor secara maksimal, pelayanan yang memuaskan.

Ketika kita akan memarkir kendaraan, tukang parkir sama sekali tidak terlihat apalagi membantu memberikan aba-aba. Namun giliran kendaraan kita akan meninggalkan tempat parkir, muncullah seorang oknum dengan peluit di mulut dan memberi aba-aba (yang seringkali dilakukan serampangan, tanpa melihat situasi lalu lintas di belakang). Baginya, yang penting pengguna kendaraan segera membayar retribusi parkir dan meninggalkan tempat parkir agar bisa dipakai kendaraan lain.

Saat terjadi sesuatu dengan kendaraan kita (entah terbentur, penyok, tergores, ataupun yang simple: helm hilang), tukang parkir dengan santai mengutarakan itu semua bukan tanggungjawabnya dan mengeloyor pergi. Selain itu juga banyak tukang parkir tidak memberikan karcis tanda parkir saat kita membayar.

Kalau kita pernah berkunjung ke mall, disana terdapat ketentuan biaya parkir perjam. Bahkan sering kali melebihi dari tarif parkir yang ditentukan pemerintah. Tetapi saya kira ini ndak salah juga. Saya menganggap mereka adalah pihak swasta yang membuka usaha parkir. Jika kita melakukan komplain terhadap si pengelola parkir di mall masih dimungkinkan. Namun berbedaa halnya jika kita akan mengcomplain tukang parkir preman di pinggir-pinggir jalan? Boro-boro complain melalui jalur hukum, compalin secara personal aja sering kali kita ndak berani. Bukankah mereka itu preman setempat?

Pernahkah Anda, ketika sedang berada di tempat parkir, menjumpai tulisan “KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN DI AREAL INI BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI”? Aku yakin Anda juga kesel dengan sebaris kalimat itu. Kalimat yang begitu menjengkelkan itu sengaja dipajang oleh pengelola tempat parkir. Hal ini menunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya mereka atas usaha yang sedang mereka jalankan.

Anda tidak perlu khawatir, karena menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Pelaku usaha (perusahaan tempat parkir) dalam menawarkan barang/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (dalam hal ini karcis tanda bukti parkir) apabila:

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penggunaaan tempat parkir termasuk dalam perjanjian penitipan barang, sehingga menurut Pasal 1706 KUHPerdata, perusahaan pengelola tempat parkir harus menjaga barang yang dititipkan pada areal miliknya dengan baik, sebaik barang miliknya sendiri.

Jika Anda menjumpai pelangaraan hukum seperti diatas, menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 199, upaya hukum yang dapat ditempat:

  • Menggugat pelaku usaha secara perdata melalui badan peradilan umum.
  • Melaporkan secara pidana pelaku usaha atas dugaan melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak… Rp 500.000.000,-

Jadi, sebenarnya hak-hak kita ini telah dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika kita memarkir kendaraan kita di suatu tempat parkir, maka kita ini konsumen dan mereka yang mengelola tempat parkir itu adalah pelaku usaha. Sudah saatnya kita memperhatikan hak-hak kita sebagai konsumen. Sehingga ketika ada pelaku usaha “nakal”, maka kita bisa melakukan pembelaan diri.

  1. Oktober 10, 2008 pukul 1:48 pm

    Hatta alfamart yang cuma sepetak ada tukang parkir.. Ya, cuma markirin motor 😮 Tapi sayang, saya gak punya kendaraan, jd ga pernah markir🙂

  2. Oktober 10, 2008 pukul 1:59 pm

    Tukang Parkirnya bukan preman toh?😀

  3. tyas
    Oktober 21, 2008 pukul 3:58 am

    Sayang ya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak sampai ke semua lapisan…

  4. ari
    November 28, 2008 pukul 1:04 am

    salam perjuangan…
    alut….
    saya salut trhadp anda krn anda alsh satu dr sekian bnyakorng indonesia yg mash respek atw mash peduli akn kehidupan skrng yg serba kejam….

  5. Maret 7, 2009 pukul 5:31 pm

    aku pernah parkir kreta di merdeka walk ketika aku parkir tidak ada orang yang menjaganya tapi ketika aku mau pulang lalu datang seorang bapak meminta upah parkir sebesar 2rb lalu aku bingung yang aku tau retribusi kendaraan roda 2 menurut perda no 7 tahun 2002 sebesar 300 rupiah

  6. Maret 7, 2009 pukul 5:41 pm

    Bisa jadi karena tukang parkirnya tidak mengatasnamakan pemda.

    • jingan
      Juni 17, 2009 pukul 12:47 pm

      sape lo? sok eksis

      • Juni 17, 2009 pukul 1:31 pm

        lo sape cuy?

  7. correction
    Maret 8, 2009 pukul 12:03 am

    yang aku tahu, kalo di negara2 maju parkir gratis berarti tidak ada tanggung jawab atas kehilangan apapun, dan parkir bayar yang bukan dalam area public service (kalo public service masuk kas pemerintahan kaya pemda) maka pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan2 yang ada.

    but harus optimis… indonesia bisa nyusul … Asal ada tindakan nyata Lha wong bisanya cuma ngurut dada ya gak bakal itu pemerintah peduli, misalnya memberikan selebaran jangan parkir disitu selama mereka tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan padahal kita udah bayar, ada di jakarta Supermarket yang gratis parkir… ini baru boleh dia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan…. Lha wong gratis tenan
    masalah2 preman ini seringnya walau gak selalu, ada beking aparat yang minta jatah juga hehehehe seru kan…

  8. Maret 8, 2009 pukul 1:04 am

    Memang retribusi parkir menjadi komoditas tertentu bagi para preman dan juga aparat. Walaupun memang tidak semua seperti itu.

  9. andes
    September 10, 2009 pukul 9:55 am

    skripsi saya tentang parkir….tapi masih perbaikan n yodisiumnya 28/8/09 kemaren…
    berbicara tentang parkir ini mantap banget cos diwaktu saya ujian kemaren ada kalimat kesal yang saya tahan terus cos takutnya bisa2 ngga lulus ujian …
    pertanyaan salah satu pengguji dan sekretaris sidang hampir sama mereka mengatakan parkir bukan perjanjian penitipan melainkan sewa lahan atau sejenisnya dengan alasan penitipan adalah perjanjian riil yakni ada serah terima barang!!!!
    sementara saya bersikeras mengatakan parkir merupakan perjanjian penitipan cuma KALIMAT YANG TIDAK SAYA LONTARKAN DAN SAYA SIMPAN DALAM HATI ADALAH
    ” KALAU BAPAK DAN IBUK MENGATAKAN PARKIR PERJANJIAN SEWA LAHAN DAN BUKAN PENITIPAN, JIKA SEANDAINYA ANDA PARKIRKAN KENDARAAN ANDA LALU KENDARAAN ANDA HILANG, RUSAK ATAU CACAT ATAU TIDAK SEPERTI WUJUD ASALNYA PADA SAAT MENITIPKAN APA YANG AKAN ANDA PERBUAT,,, SEMENTARA ANDA MENGATAKAN PARKIR INI MERUPAKAN PERJANJIAN SEWA LAHAN!!!!!! DAN PERJANJIAN SEWA LAHAN MEMANG MENGATAKAN TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB DARI PENGELOLA ATAS KENDARAAN YANGHILANG, RUSAK ATAU CACAT ATAU TIDAK SEPERTI WUJUD ASALNYA “

    • September 10, 2009 pukul 12:53 pm

      Masing-masing orang punya pendapat sendiri. asalkan pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan, saya pikir ndak terlalu masalah. Tapi saya sependapat dengna Anda mas.

  10. septian
    Oktober 5, 2009 pukul 11:13 am

    saya mau kontak dengan saudara andes. perkenalkan nama saya septian mahasiswa fakultas hukum UKSW. saya sedang akan menulis skripsi tentang parkir, saya mohon bantuan sodara andes, siapa tahu punya referensi dan lain sebagainya yang bisa di bagikan ke saya. trima kasih perhatiannya. kl mau kontak saya di feel_good182@yahoo.com atau di FB saya add aja nama ini (septian virgananda kurniawan) atau mungkin mas andes bisa saya kontak lebih dahulu… thx.

  11. septian
    Oktober 5, 2009 pukul 11:14 am

    saya mau kontak dengan saudara andes. perkenalkan nama saya septian mahasiswa fakultas hukum UKSW. saya sedang akan menulis skripsi tentang parkir, saya mohon bantuan sodara andes, siapa tahu punya referensi dan lain sebagainya yang bisa di bagikan ke saya. trima kasih perhatiannya. kl mau kontak saya di feel_good182@yahoo.com atau di FB saya add aja nama ini (septian virgananda kurniawan) atau mungkin mas andes bisa saya kontak lebih dahulu… thx. bgt

  12. September 2, 2010 pukul 6:07 am

    saya menelusuri dan bahkn di semenajung nusantara kt saat sekang ini makin maraknya juru parkir yg di kelola oleh oknum OKP,TNI,Aparat Pemerintah,dan juga Polri yang mana pendapatan yg dikelolo para oknum-oknum tersebut menguntungkan diri pribadi dan bagi hasil kepada aparatur negara,dari hasil surve saya sendiri yang mana saya menyaru sebagai tukang / juru parkir sepeda motor dalam tempo 1 jam yang berpenghasilan 70 Ribu ( Tujuh Puluh Ribu ),apalg mencapai dalam waktu yang panjang,kemana uang tersebut,dan apabila kita merasa dirugikan maka yg tertulis di bawah karcis adalah ? KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN DI AREAL INI BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI”?,sementara kita sbg pengguan jalan kita sudah termaasuk hak guna jalan yang tertera di STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan )jumlah yng tdk sesuai yg ditetapkan oleh pemerintah.saran agar pemerintah khususnya kpk mengaudit dinas perhubngan daerah sumatera utara.tukang parkir Jl,SM Raja medan dpn ramayana meminta dgn paksa.

  13. Saluangbelum
    Juli 24, 2011 pukul 8:59 am

    Waktu memarkir tdk ada surat perjanjian/kontrak. Kasian juga ya tkng parkir mungut 1000rp tp harus ganti rugi 10jt? Atau penjara? Pdahal tkng parkir bukan pelaku curanmor tp sepenuhnxa bertnggung jawab dgn hukum? Bgmana brow?

  1. Oktober 21, 2008 pukul 3:55 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: