jokowi

PKL merupakan permasalahan yang biasanya pasti selalu ada di tiap daerah. Namun penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, tidak selalu sama. Represis State Apparatus acap kali digunakan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan PKL di pinggir-pinggir jalan.

Konsep state apparatus (aparat negara) ini dicetuskan oleh Louis Althusser. Menurutnya, ada dua jenis state apparatus. Pertama, Represif State Apparatus yaitu aparat negara yang menjalankan fungsinya melalui kekerasan. Kedua, Ideological State Apparatus yaitu aparat negara yang menjalankan fungsinya melalui ideologi-ideologi tertentu.

Contoh Represif State Apparatus dalam hal ini ialah polisi, pengadilan, penjara, dsb. Sedangkan Ideological State Apparatus diantaranya adalah Aparat ideologi lewat institusi religius (menunjuk pada sistem masjid atau gereja yang berbeda-beda), Aparat Ideologi Negara lewat institusi edukatif (menunjuk pada sistem sekolah umum dan swasta yang berbeda-beda), Aparat Ideologis Negara lewat institusi keluarga, Aparat Ideologi Negara lewat institusi hukum, Aparat Ideologi Negara lewat institusi Politis (menunjuk pada sistem politik, termasuk partai yang berbeda-beda), Aparat Ideologi Negara lewat institusi perdagangan, Aparat Ideologi Negara lewat institusi komunikasi (misalnya pers, radio, TV, dsb), Aparat Ideologi Negara lewat institusi Kebudayaan (misalnya sastra, olahraga, seni, dsb).

Kembali pada persoalan penertiban PKL, bahwa yang terjadi selama ini negara sering kali mengedepankan pemfungsian Represif State Apparatus-nya. Mendapati dirinya dihadapkan pada sekelompok manusia berseragam ala militer, para PKL pun terkadang ikut terpancing untuk memberikan perlawanan yang sekiranya mampu mengimbangi kekuatan Represif State Apparatus tersebut. Kekerasan pun menjadi harga mati.

Namun pemandangan ini tidak aku lihat pada pemerintahan Jokowi Widodo, walikota Solo. Baru-baru ini Jokowi, begitu panggilan akrabnya, dipilih menjadi SOSOK PILIHAN MINGGU INI pada liputan6 SCTV.

Solo sempat dikenal memiliki masalah dengan peningkatan jumlah PKL yang semakin semrawut. Permasalahan PKL ini menjadi salah satu agenda besar yang menjadi foku pemerintahan Jokowi. Namun Jokowi memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak ingin mengikuti kebiasaan beberapa pemerintah daerah yang lain berusaha menyelesaikan permasalahan PKL ini dengan bentuk tindakan represif, Jokowi justru memilih melobi langsung para pedagang melalui makan bersama maupun diskusi. “Cara berbeda, jangan sampai dilakukan dengan penggusuran,” kata Jokowi.

Kesabaran dan kontinuitas Jokowi dalam memperhatikan nasib PKL pun berbuah keberhasilan. Sekitar seribu pedagang kaki lima mau dipindahkan dari Monumen ’45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Proses itu dilakukan melalui kirab yang berlangsung meriah. Sebagai timbal balik, Jokowi menyediakan kios gratis dan promosi. Beberapa sudut kota Solo yang dahulunya dipenuhi PKL saat ini telah disulap oleh Jokowi menjadi tempat yang indah dan enak dipandang mata. PKL yang biasanya tidak tertata rapi, saat ini telah direlokasi dan ditata dengan rapi.

Sebelumnya, Jokowi pun mendapatkan gelar “Tokoh 2008” versi Majalah Tempo beserta 9 walikota dan bupati lain di Indonesia. Masing-masing kepala daerah tersebut mendapatkan gelar “Tokoh 2008 ini karena dipandang kepemimpinan mereka menghasilkan kemajuan-kemajuan yang signifikan di daerah masing-masing

Nampaknya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini mampu jadi contoh bagi pemimpin lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat kecil yang tidak memiliki senjata kecuali rintihan dan tangisan mereka. Wali Kota berusia 46 tahun ini setidaknya memperlihatkan bahwa kekuasaan jauh lebih berarti dengan wajah ramah, tidak harus garang dan menghardik. Ia juga memperlihatkan kepedulian seorang pemimpin, di saat banyak pemimpin lupa atas kepentingan apa sesungguhnya mereka mengejar kekuasaan itu.