Kasus pencurian pulsa yang kini marak diperbincangkan banyak orang, mulai disikapi serius oleh banyak kalangan. Pemerintah, polisi, dan operator seluler berjanji akan menuntaskan kasus pencurian pulsa melalu layanan pesan singkat (SMS), yang belakangan makin marak dan meresahkan masyarakat. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring berjanji akan segera menindak operator dan mitranya, penyedia materi atau content provider, yang terbukti mencuri pulsa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta dalam dua hari ini pun telah menerima lima pengaduan kasus penyedotan pulsa. Para konsumen yang mengadukan tersebut diminta untuk membuat laporan resmi agar kasusnya bisa segera ditangani oleh BPSK. Bahkan BPSK Surakarta juga sedang menyidangkan kasus gugatan seorang konsumen terhadap sebuah operator seluler atas tagihan biaya layanan unlimited Blackberry yang dianggap tidak sesuai seperti yang diiklankan.

Menurut Ketua BPSK Surakarta, Bambang Ary, di Indonesia, untuk kasus seperti ini setidaknya ada 6 peraturan yang bisa digunakan. Diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2009 dan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2010.

Jadi, menurut Bambang, sebetulnya konsumen operator seluler telah dilindungi oleh aturan hukum. Tapi yang aneh, masih saja ada beberapa pihak yang bisa lolos dan melakukan penyimpangan hukum, dalam hal ini pencurian pulsa.

Ada beberapa sebab yang menyebabkan hal tersebut. Diantaranya harus diakui bahwa memang tidak semua konsumen telah teredukasi dengan hal tersebut. Di samping itu, penegak hukum dan pemerintah tidak tanggap dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha telekomunikasi di Indonesia dan adanya Operator Seluler dan Content Provider yang nakal.

Tapi, apa lacur, nasi telah menjadi bubur. Kasus yang kadung muncul ke permukaan ini harus segera disikapi oleh pemerintah dan penegak hukum. Kasus pencurian pulsa ini bisa masuk ke dalam tiga ranah hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi negara. Jika terbukti Operator Seluler mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap pencurian pulsa tersebut, bukan tidak mungkin perizinan usaha bagi Operator Seluler yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Penyelesaian kasus ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai kasus ini dibiarkan begitu saja hingga akhirnya membuat gelombang kekecewaan masyarakat semakin besar.