Beranda > Tulisanku > Jaminan Kebebasan Beragama Tegas Dalam Konstitusi

Jaminan Kebebasan Beragama Tegas Dalam Konstitusi

Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan jaminannya terhadap kebebasan beragama bagi setiap orang adalah dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Oleh:

Yasser Arafat, SH

Di samping korupsi, persoalan pelik lainnya yang sering kali mewarnai kehidupan bernegara di Indonesia ini salah satunya yakni persoalan Hak Asasi Manusia. Kepada kita, masyarakat umum, media massa sering kali menghadirkan sejumlah tayangan berita yang berisi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Memang, berani mengaku atau tidak, di Indonesia ini persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia kerap kali mengemuka. Salah satu dari bentuk pelanggaran itu yang terhangat adalah penyerangan bahkan hingga pembakaran pesantren Syi’ah di Madura.

Para aktivis Hak Asasi Manusia pun kemudian satu per satu melontarkan protes kerasnya terhadap tragedi memilukan tersebut. Mereka menganggap, tragedi pembakaran pesantren Syi’ah di Madura merupakan bentuk pelanggaran jaminan kebebasan beragama yang telah dijamin dalam konstitusi negara RI.

Terlalu berlebihan jika pendapat tersebut dianggap sebagai omong kosong belaka. Pasalnya, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI pada amandemen ke II memang dengan tegas tertulis bahwa negara menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Setidaknya, itu tertuang dalam pasal-pasal berikut. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya….” dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Musdah Mulia berpendapat bahwa secara normatif kebebasan beragama mengandung delapan unsur. Pertama, kebebasan bagi setiap orang menganut agama atau kepercayaan atas dasar pilihan bebas, termasuk bebas berpindah agama atau kepercayaan. Kedua, kebebasan memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam bentuk ritual dan peribadatan. Ketiga, kebebasan dari segala bentuk pemaksaan. Keempat, kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Negara wajib menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, jender, pilihan politik, dan sebagainya.

Kelima, kebebasan yang mengakui hak orang tua atau wali. Negara berkewajiban menghormati kebebasan orang tua dan wali untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka adalah sesuai dengan pemahaman agama mereka. Keenam, kebebasan bagi setiap komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat. Ketujuh, kebebasan bagi setiap orang untuk memanifestasikan ajaran agama hanya dapat dibatasi oleh UU. UU dibuat demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

Kedelapan, negara menjamin pemenuhan hak kebebasan internal bagi setiap orang, dan itu bersifat non-derogability.

Lebih lanjut, Musdah mengatakan, kedelapan unsur jika diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat akan terwujud suasana damai penuh toleransi. Setiap komunitas agama akan menghormati komunitas lain, dan mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam suasana saling pengertian, penuh cinta kasih. Dalam konteks Indonesia yang multi-agama, prinsip kebebasan beragama tak hanya mempunyai landasan pijak dalam konstitusi dan UU nasional, melainkan juga berakar kuat dalam tradisi berbagai agama dan kepercayaan yang hidup ribuan tahun di Nusantara. (http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=368&lang=in&act=view&cat=c/101/)

Kaelan dalam satu makalahnya yang berjudul ”Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila” berpendapat bahwa setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Selanjutnya ia menambahkan bahwa negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram dan damai.[]

Referensi:

 

 Foto diambil dari: http://jagad-aneh.blogspot.com/2010/02/indonesia-contoh-kerukunan-umat.html

#IHRBA

  1. Juni 7, 2012 pukul 8:20 pm

    jelas mas,.. siapa saja bebas beragama sesuai kepercaayaan masing2,..

  2. Zoom
    Juni 15, 2016 pukul 6:21 am

    saya sering dipaksa sholat oleh rekan kerja saya, bisakah saya tuntut dia melalui jalur hukum? karena sudah sangat menganggu.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: