Beranda > Tulisanku > Hapus Kebijakan Pro Intoleransi

Hapus Kebijakan Pro Intoleransi

Yasser Arafat, SH

Kita semua patut terkejut saat mendengar kabar bahwa sikap intoleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia semakin memburuk. Seperti diberitakan di Joglosemar pada Senin, 22 Oktober 2012 yang memuat pemberitaan tentang hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia Community tentang sikap intoleransi tersebut. Survei tingkat nasional ini dilakukan pada 1-8 Oktober 2012 di semua provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan dari 1.200 responden, hampir 50 persen warga Indonesia merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan jemaah Syiah dan Ahmadiyah. Masyarakat yang merasa tidak menerima tetangganya orang Syiah itu berjumlah 41,8 persen adapun Ahmadiyah sebesar 46,6 persen. Di samping itu, lebih dari 80 persen responden merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan kelompok homoseksual dan mereka yang tidak merasa nyaman bertetangga dengan pemeluk agama lain sebesar 15 persen.

Ditambahkan, peningkatan intoleransi baik terhadap Syiah, Ahmadiyah, beda agama dan kelompok homoseksual meningkat dari 6-20 persen di setiap segmennya pada 2005. Lebih mencengangkan lagi, jika intoleransi tersebut berujung pada justifikasi sekelompok orang untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda. Untuk hal ini, sebanyak 20 persen lebih koresponden setuju menggunakan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama.

Di tengah pluralitas yang ada di Indonesia, tentu hasil survei ini merupakan kabar buruk. Kendati sudah melakukan reformasi dan membuka pintu demokrasi seluas-luasnya, Indonesia ternyata masih menyisakan persoalan intoleransi yang berujung kekerasan berbasis agama, etnik, gender dan sebagainya.

Memang jika semangat demokrasi yang diterapkan pada wilayah politik tidak diadopsi dalam ranah hukum, maka sikap intoleransi dan permusuhan sosial yang berujung kekerasan ini besar untuk berkembang biak. Seperti hasil survei yang dirilis dalam situs The Guardian, Kamis 20 September 2012 yang berjudul The Rising Tide of Restrictions on Religion. Dalam survei sejak empat tahun terakhir, kebijakan pemerintah di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia dalam membatasi agama meningkat menjadi 6 persen. Pemerintah di negara-negara tersebut mengatur ibadah dan praktik keagamaan. Inilah yang memicu tindak kejahatan yang berbahaya terhadap salah satu ajaran agama tertentu.

Selain itu, menurut peneliti utama dalam survei tersebut, Brian Grim, tingginya tingkat permusuhan sosial yang mendorong intoleransi di Inggris karena adanya beberapa faktor seperti kampanye masyarakat Kristen yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap diaspora muslim dan lonjakan antisemit di Inggris.

Kondisi serupa juga ada di Indonesia ini. Keberadaan UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang disertai dengan kebijakan politik rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang cenderung membela kelompok mayoritas merupakan salah satu penyebab tumbuh suburnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat lapisan bawah. Negara yang seharusnya bisa mengayomi seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, justru menjadikan UU tersebut sebagai pembenaran terhadap pemberangusan kelompok minoritas.

Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pada penjelasan resmi pasal tersebut, kalimat “pokok-pokok ajaran agama” memiliki arti ajaran agama di mana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Selain itu, UU a quo dimaksudkan pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Ini menunjukkan campur tangan negara yang sudah terlalu jauh dalam persoalan agama. Bahkan, negara tidak canggung menjadikan Departemen Agama dan beberapa pemuka agama sebagai penafsir mutlak atas suatu agama dan menghakimi pemahaman keagamaan yang dianggap oleh Departemen Agama sebagai pemahaman yang sesat dan harus dilarang aktivitasnya.

Dipolitisir

Kita bisa melihat bagaimana negara melindungi kepentingan kelompok tertentu dan berusaha menegasikan kelompok minoritas lainnya. Tak cukup sampai di situ, bahkan pemerintah pun mengkriminalisasi para korban kekerasan atas nama agama tersebut. Tampaknya pemerintah memang tengah menerapkan kebijakan untuk membela kelompok agama mayoritas, lantaran tidak ada keuntungan secara kalkulasi politik yang bisa didapatkan oleh pemerintah jika membela kelompok minoritas.

Rezim SBY gagal menjadi pembendung arus deras intoleransi. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan rezim SBY justru menjadi pupuk yang menyuburkan sikap-sikap intoleransi tersebut.

Persoalan agama dipolitisasi sedemikian rupa untuk bisa terus menduduki posisi kekuasaan yang saat ini sudah diraihnya. Seperti Bupati Sampang Madura yang melarang Syiah lantaran ingin mendapatkan simpati dari kelompok penekan pengusung intoleransi dengan harapan dirinya terpilih lagi dalam pemilihan kepala daerah. Di tengah fondasi pemikiran yang masih rapuh dan dependen, iklim politik yang hegemonik, jurang sosial-ekonomi yang lebar, dan pengetahuan umat yang masih rendah, membuat usaha itu semakin mulus.

Seharusnya pikiran-pikiran yang berbeda, penafsiran-penafsiran yang berseberangan dengan garis utama pandangan awam tidak mesti diberangus demi terciptanya sebuah harmoni. Semestinya pemerintah bisa menjadi pengakomodasi seluruh kepentingan masyarakatnya. Larangan-larangan terhadap pemikiran keagamaan yang berbeda harus dibuang. Keran-keran pemikiran keagamaan perlu dibuka lebar-lebar. Berilah kesempatan bagi setiap orang untuk berpendapat dan berkeyakinan serta didiklah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang toleran terhadap pandangan-pandangan yang berbeda serta memiliki kemandirian intelektual, menuju, seperti kata Walter Lippmann, suatu “kebebasan yang bertanggung jawab” (freedom demand responsibility).

Sudah waktunya pemerintah membuang jauh-jauh kebijakan-kebijakan di masa silam yang pro terhadap intoleransi. Ajakan ini tentu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah. Beberapa waktu belakangan ini sejumlah gubernur di Indonesia justru mengeluarkan peraturan ataupun surat keputusan yang berisi tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dan Syiah di daerahnya. Padahal berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 disebut bahwa kewajiban untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah provinsi adalah berada pada Gubernur, di mana Gubernur di antaranya memiliki kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.

Wartawan Joglosemar

Dimuat di Koran Joglosemar Hari Jumat 2 November 2012

Foto Ilustrasi

Joglosemar/Warsono

  1. November 14, 2012 pukul 10:10 am

    artikelnya bagus bagus sob,, senang baca baca di sini.🙂

  2. Oktober 7, 2014 pukul 9:03 am

    aya-aya wae gan

  3. Januari 3, 2015 pukul 9:53 am

    Boleh berbuat baik dengan tetangga yang tidak satu keyakinan, namun jangan ikut akidahnya

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: