JAKARTA, KAMIS – Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman), yang juga mantan aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara oleh Rezim Soeharto, Fadjroel Rachman menegaskan, mahasiswa harus menolak beasiswa khusus mahasiswa atau BKM yang ditawarkan pemerintah.

Pasalnya, dana BKM itu dapat dikategorikan uang suap yang diberikan pemerintahan SBY-JK untuk meredam aksi-aksi mahasiwa yang semakin masif dan konfrontatif untuk menolak kenaikan harga BBM. Hal itu dikatakan Fadjroel Rachman kepada Kompas, Rabu (28/5) malam di Jakarta.

“Mahasiswa juga harus menolak, karena uang itu uang haram, yang bukan haknya. Akan tetapi, hak rakyat miskin yang harus menjadi tanggungan negara akibat negara telah menaikkan harga BBM yang semakin memberatkan mereka. Kalau mahasiswa menerima BKM, artinya mahasiswa telah mengambil hak milik rakyat miskin,” tambah Fadjroel.

Ia menilai bahwa “uang sogok” yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah cerminan dari kepanikan pemerintah karena takut akan aksi mahasiswa yang terus terjadi secara bergelombang. Dikhawatirkan, aksi ini semakin masif dan dapat menjatuhkan pemerintahan seperti di masa-masa jatuhnya Orde Baru dan jatuhnya Orde Lama.

“BKM sama sekali hal baru yang dilontarkan saat gelombang dan aksi penolakan mahasiswa memuncak. Lain dengan halnya BLT yang memang sudah direncanakan sejak awal sebelum kenaikan BBM. Karena itu, BKM patut dipertanyakan keabsahannya. Jadi, BKM memang dimaksudkan untuk meredam aksi,” lanjut Fadjroel yang mendukung pembagian BLT, namun menolak kenaikan harga BBM dan BKM.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat yang dipimpinnya beberapa hari lalu memutuskan memberikan BKM kepada 400.000 mahasiswa miskin yang ada di 83 perguruan tinggi negeri dan 2.700 universitas swasta di seluruh Indonesia. Beasiswa diberikan mulai Juli mendatang sebesar Rp 500.000 per mahasiswa per semester. Total dana yang disiapkan pemerintah adalah Rp 200 miliar yang akan diambil dari APBN-P.

Sumber: KOMPAS